Muhrim Rajasa Usulkan Dirut PDAM Gantikan Dirut RSUD Patuh Karya, Soroti Carut-Marut Pengelolaan RSPK
LOMBOK TIMUR, SKALAMEDIA.COM — Aktivis Lombok Timur, Muhrim Rajasa, mengusulkan agar Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur dipertimbangkan untuk menggantikan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patuh Karya (RSPK). Usulan tersebut mencuat di tengah sorotan terhadap pengelolaan dan pelayanan rumah sakit daerah tersebut.
Muhrim juga meminta agar kepemimpinan RSUD Patuh Karya dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan fasilitas pelayanan publik berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Sorotan terhadap RSPK menjadi perhatian karena rumah sakit daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak, profesional, dan terjangkau. Setiap persoalan dalam tata kelola maupun mutu pelayanan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
Evaluasi Harus Berbasis Kinerja
Evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit semestinya tidak berhenti pada penilaian administratif. Pemerintah daerah perlu melihat indikator yang terukur, mulai dari kualitas pelayanan pasien, ketersediaan tenaga medis, pengelolaan anggaran, kedisiplinan pelayanan, hingga efektivitas manajemen rumah sakit.
Apabila ditemukan kekurangan dalam tata kelola, pemerintah daerah perlu menjelaskan persoalan yang terjadi sekaligus menyampaikan langkah perbaikan yang konkret dan dapat dipantau oleh masyarakat.
Usulan Muhrim agar Direktur Utama PDAM Lombok Timur menggantikan pimpinan RSPK juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai kepemimpinan badan usaha dan badan layanan publik daerah.
Meski demikian, pergantian pimpinan rumah sakit harus mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, serta persyaratan jabatan yang berlaku. Pengalaman memimpin perusahaan daerah tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seseorang memenuhi seluruh persyaratan untuk memimpin institusi pelayanan kesehatan.
Pemkab Lombok Timur Diminta Beri Penjelasan
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi terkini RSUD Patuh Karya, hasil evaluasi kinerja manajemen, serta langkah konkret yang disiapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak hanya bergantung pada berbagai sorotan maupun pernyataan yang berkembang di ruang publik.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang menduduki kursi direktur, melainkan bagaimana memastikan RSUD Patuh Karya dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien.
SkalaMedia.com — Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.