Minim Kontribusi; Dari Tim Percepatan, GEOPARK hingga BUMD jadi lahan parkir timses

Penulis; Rahmat

Fenomena ini tentu seringkali terjadi setiap pergantian kepemimpinan baru pasca merebut kekuasaan, baik itu di daerah maupun nasional.

Dalam kukuasan Birokrasi Daerah, tentu dibutuhkan peran dan dukungan dari unsur pemerintahan yang sehat sesuai keahlian di Bidang masing-masing dalam menopang pemerataan pembangunan Daerah.

Tim Percepatan pembangunan dan penguatan Koordiansi (TAG-P3K) berperan strategis mengawal, menyinkronkan, dan mempercepat program prioritas kepala daerah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Mereka berfungsi sebagai pendamping dinas (OPD) dalam mengatasi bottleneck (hambatan), menyusun rekomendasi kebijakan, serta memantau anggaran tanpa mengambil alih fungsi teknis OPD.

Pengalokasian Dana bagi tim percepatan dengan menggunakan APBD nilainya cukup Fantastis yaitu mencapai Rp.2,98 Miliar pertahun yang berjumlah 15 orang dengan pembagian gaji 15-16 juta perbulan.

Keberadaan mereka tentu dipertanyakan mengenai sejauh mana peran tim ini dibentuk sesuai Pergub No.15/2025 dalam membantu membangun NTB yang dicita-citakan oleh Lalu Muhamad Iqbal "NTB MAKMUR MENDUNIA".

Pengalokasian Anggaran yang cukup besar dengan menggunakan APBD menjadi tanggung jawab besar bagi mereka. Mengkaji dan merumuskan setiap issu daerah, memetakan pembangunan sesuai program daerah, tetapi belum ada wujud nyata.

Patut disayangkan anggaran sebesar itu jangan sampai menjadi beban "Pemborosan Anggaran" Daerah yang seharusnya diprioritaskan untuk program unggulan dan pelayanan publik.

APBD NTB Hanya mengandalkan Dana transfer dari pemerintah pusat apalagi capaian pertumbuhan ekonomi 3,22% pada tahun 2025 jauh dari target RPJMD 6% menjadi sebuah tanda adanya evaluasi arah pembangunan NTB.

Tiga pilar strategis, 1.pengentasan kemiskinan ekstrem, 2. penguatan pangan, dan 3. peningkatan pariwisata. Seharusnya menjadi misi besar tetapi belum bisa dilihat secara kinerja. Rezim kekuasan sekarang sering bernyanyi (menyampaikan) di platform pemberitaan media mengklaim kebijakan dan program pusat adalah kerja dan pemikiran mereka.

Berbagai pro dan kontra pengkalaiman keberhasilan Gubenur NTB "Setahun Kepemimpinan IQBAL dan DINDA berbanding jauh dengan kondisi dan fakta lapangan. Lantas pertanyaannya kerja mereka apa ?

Begitu halnya dengan GEOPARK, PT. GNE hingga BUMD lainnya disulap menjadi lahan parkir basah yang diisi oleh Timses.

Beberapa Ketua timses diberikan jabatan yang strategis namun minim konstribusi untuk daerah. Mereka diberikan jabatan bukan karna kebutuhan pembangunan daerah melainkan sebuah ucapan terimaksih. Artinya misi Besar yang dikumandangkan oleh gubernur NTB (H. Lalu Muhamad Iqbal) yaitu meritokrasi hanya omon-omon belaka.