Disnakertrans NTB Perkuat POLIS TRANS Lewat Go Global Classes, Bidik Pemutusan Rantai CPMI Unprosedural

MATARAM, SkalaMedia.com — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat strategi perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pendekatan terpadu dari hulu ke hilir. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengembangkan Program Lintas Sektor Transformatif (POLIS TRANS) dan Kelas Global atau Go Global Classes untuk menekan praktik pemberangkatan pekerja migran secara unprosedural.

Langkah tersebut diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelindungan Migran Aman guna mendukung program SMK Go Global yang berlangsung di Aula SMKN 3 Mataram, Senin (12 Oktober 2026). Kegiatan ini melibatkan Komisi IX DPR RI serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tidak cukup dilakukan melalui imbauan. Diperlukan ekosistem yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, lembaga pendidikan, hingga dukungan pembiayaan bagi calon pekerja migran.

Menurutnya, POLIS TRANS menjadi salah satu pendekatan strategis untuk membangun kemitraan lintas sektor sekaligus membuka akses penempatan kerja luar negeri melalui jalur yang resmi dan sesuai ketentuan.

“Mereka pilih jalan yang tidak bagus, itulah yang disebut dengan ilegal atau namanya unprocedural. Kalau persoalan dana, kami sudah melakukan kegiatan kerja sama dengan Bank NTB Syariah. Makanya bentuk kemitraan transformatifnya melalui POLIS TRANS,” ungkap Aidy Furqan saat menyampaikan materi edukasi perlindungan pekerja migran.

Perkuat Sertifikasi dan Kompetensi Calon Pekerja Migran

Selain memperkuat kemitraan, Disnakertrans NTB juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi. Dalam pemaparannya, Aidy menyampaikan bahwa NTB telah menghadirkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2) yang disebut sebagai yang pertama di provinsi tersebut.

Keberadaan lembaga sertifikasi ini diharapkan dapat membantu memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Disnakertrans NTB juga mengembangkan Kelas Global atau Kelas Migran yang dipersiapkan sejak kelas I SMA/SMK. Program tersebut diarahkan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan bahasa asing, pemahaman budaya negara tujuan, keterampilan teknis, serta kemampuan interpersonal atau soft skills.

Penguasaan bahasa, termasuk bahasa Jepang hingga level N3 atau N4 sesuai kebutuhan program, menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan calon pekerja migran yang ingin bekerja di Jepang. Persiapan kompetensi juga diarahkan bagi siswa yang berminat bekerja di Korea Selatan maupun Taiwan.

Aidy menjelaskan, persiapan sejak dini diperlukan agar siswa tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti pelatihan lanjutan maupun proses penempatan kerja di luar negeri.

“Supaya anak-anak ini ketika akan berangkat ke luar negeri itu tidak ujug-ujug tiba-tiba ya. Mau dapat pelatihan, tahan pelatihan, eh drop di bahasa, lemah di kemampuan skill, rusak di soft skill. Maka untuk kelas migran atau kelas global ini kami siapkan dari kelas 1. Dari aspek bahasanya, kemudian aspek budayanya, aspek soft skill. Kalau dia 3 tahun belajar di tempat, maka dia tidak perlu menunggu lama untuk bisa berangkat,” jelasnya.

Melalui skema tersebut, siswa diharapkan dapat mempersiapkan diri secara bertahap selama masa pendidikan. Dengan demikian, proses menuju dunia kerja internasional tidak hanya berorientasi pada keberangkatan, tetapi juga pada kesiapan kompetensi dan perlindungan hukum.

Komisi IX DPR RI Dorong Rekrutmen Melalui SMK

Upaya Disnakertrans NTB mendapat dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, H. M. Muazzim Akbar, S.I.P. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI dan KP2MI mendorong penguatan program SMK Go Global agar kebutuhan tenaga kerja luar negeri dapat dipenuhi melalui jalur pendidikan dan kejuruan yang lebih terarah.

Muazzim menyebutkan, DPR RI bersama KP2MI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,5 triliun untuk memperkuat program SMK Go Global. Angka dan peruntukan anggaran tersebut perlu merujuk pada dokumen resmi program agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat.

Menurutnya, keterlibatan SMK dapat mengubah pola perekrutan pekerja migran yang selama ini kerap mengandalkan perantara di tingkat kampung menjadi proses yang lebih terstruktur melalui lembaga pendidikan dan jalur resmi.

“Negara akan coba hadir untuk mempersiapkan anak-anak kita ini untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan permintaan nanti. Izin kepada teman-teman PJTKI/P3MI, kalau mau rekrut besok tidak perlu lagi rekrut capai-capai cari ke luar. Cukup nanti kerja sama dengan SMK. Tidak perlu lagi rekrut, tidak ada lagi istilahnya takeover, tidak ada lagi istilahnya kita punya PL (Petugas Lapangan) yang cari ke kampung-kampung,” tegas Muazzim.

Pola rekrutmen melalui SMK diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan calon pekerja yang telah memperoleh pembekalan kompetensi sejak di bangku sekolah. Dengan pendekatan ini, proses rekrutmen juga diharapkan lebih transparan dan memudahkan pengawasan terhadap prosedur penempatan.

Dorong Skema Pembiayaan yang Lebih Terjangkau

Selain persoalan kompetensi dan jalur rekrutmen, pembiayaan keberangkatan masih menjadi perhatian penting. Pemerintah bersama pemerintah daerah disebut terus mematangkan skema zero cost atau bebas biaya bagi pekerja migran pada skema yang memenuhi ketentuan, serta alternatif pembiayaan yang lebih ramah bagi calon pekerja migran.

Muazzim menjelaskan, kerja sama pemerintah daerah dengan Bank NTB Syariah diharapkan dapat membantu calon pekerja migran yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengikuti proses persiapan dan penempatan kerja.

“Kalau pun ada biaya-biaya seperti yang sementara ini ke Jepang maupun ke Korea, makanya pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Yang nantinya adik-adik kalau mau bekerja ke Jepang atau Korea butuh biaya, itu sudah disiapkan. Gak susah,” tambahnya.

Skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi mendorong calon pekerja migran memilih jalur tidak resmi. Meski demikian, calon pekerja tetap perlu memperoleh informasi yang transparan mengenai persyaratan, komponen biaya, mekanisme pembiayaan, dan kewajiban pembayaran apabila menggunakan fasilitas pinjaman.

Sinergi untuk Memutus Rantai Penempatan Ilegal

Kolaborasi antara Disnakertrans NTB, Komisi IX DPR RI, KP2MI/BP3MI, Bank NTB Syariah, dan institusi pendidikan menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja migran secara menyeluruh.

Melalui penguatan kompetensi sejak dini, sertifikasi profesi, rekrutmen berbasis kebutuhan industri, serta akses pembiayaan yang lebih terarah, NTB diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di pasar internasional.

Lebih dari sekadar meningkatkan jumlah pekerja migran yang berangkat ke luar negeri, program ini perlu memastikan bahwa setiap calon pekerja memperoleh informasi yang benar, mengikuti prosedur resmi, memahami hak dan kewajibannya, serta mendapatkan perlindungan sejak tahap persiapan hingga kembali ke tanah air.

Dengan pendekatan tersebut, POLIS TRANS dan Go Global Classes diharapkan menjadi langkah konkret untuk menekan praktik penempatan CPMI unprosedural sekaligus membuka peluang kerja luar negeri yang lebih aman, terukur, dan bermartabat bagi generasi muda NTB.

Redaksi SkalaMedia.com