Yayasan Gawah Lauk Lombok Desak Evaluasi Total Dapur MBG Terkait Isu Aliran Dana Eks Kepala BGN
JEROWARU, Jum'at 05/06/2026,SkalaNTB Media.Com – Ketua Umum Yayasan Gawah Lauk Lombok (GLL), Ayunan, S.H., secara tegas meminta kepada seluruh lembaga pemantau anggaran negara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional seluruh "Dapur" program Makanan Bergizi Gratis (MBG), termasuk jajaran Koordinator Wilayah (Korwil) dan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah ini dinilai mendesak guna mewujudkan transparansi penuh dan memastikan realisasi program strategis nasional berjalan sesuai dengan amanat serta harapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ayunan, S.H. menyoroti adanya isu krusial yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang diisukan menerima aliran dana fantastis mencapai Rp1 miliar per hari dari yayasan tertentu yang diduga mengelola Dapur MBG.
"Persoalan ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Di tengah kondisi rakyat yang masih terus berjuang keluar dari kemiskinan, muncul isu dugaan aliran dana 1 miliar rupiah per hari. Angka yang sangat tidak wajar ini harus diusut tuntas," ujar Ayunan dalam keterangan pers nya.
Menurutnya, jika isu pengelolaan anggaran yang tidak beres ini benar adanya, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Anggaran negara yang seharusnya disalurkan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan kesejahteraan masyarakat bawah justru diduga menguap pada pihak yang tidak berhak.
Oleh karena itu, Yayasan Gawah Lauk Lombok menegaskan beberapa poin penting sebagai bentuk kawalan terhadap program pemerintah:
Evaluasi Total Tanpa Pandang Bulu: Meminta pemerintah pusat dan lembaga pengawas hukum untuk mengevaluasi total seluruh Dapur MBG di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Lombok - NTB.
Audit Transparansi Korwil & SPPG: Mendesak adanya audit investigasi terhadap kinerja Korwil dan SPPG agar pelaksanaan program di tingkat daerah bersih dari praktik KKN.
Penyelidikan Isu Aliran Dana: Meminta aparat penegak hukum mengklarifikasi dan mengusut tuntas isu keterlibatan eks Kepala BGN guna menjaga marwah program prioritas Presiden.
"Kami ingin bersama-sama mewujudkan transparansi. Evaluasi total ini menjadi pertimbangan mutlak agar program mulia Presiden dan Wakil Presiden tidak dinodai oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat," tutup Ayunan, S.H.
Laporan :Man Media : SkalaNTB Media.Com