Penyaluran Bansos Ramadan Lombok Timur Disorot, Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat Berharap Evaluasi Menyeluruh
Lombok Timur, 24 Maret 2026_Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebelumnya telah meluncurkan program bantuan sosial (bansos) sembako Ramadan dengan nilai anggaran mencapai Rp30 miliar. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus menekan laju inflasi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan.
Melalui berbagai saluran informasi resmi, termasuk media sosial pemerintah daerah, program ini ditegaskan akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat selama Ramadan, dengan sasaran penerima dari kelompok ekonomi rentan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.
Adapun paket bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Pemerintah daerah juga menargetkan proses distribusi dapat berlangsung tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal menjelang Hari Raya Idulfitri.
Namun demikian, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, hingga memasuki tiga hari setelah Idulfitri, penyaluran bansos tersebut dilaporkan belum sepenuhnya terealisasi di sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Jerowaru.
Kondisi ini kemudian mendapat tanggapan dari Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat Kecamatan Jerowaru, Irfan Muliadi. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, program yang sejak awal ditujukan untuk meringankan beban masyarakat selama Ramadan seharusnya dapat direalisasikan tepat waktu, agar tidak kehilangan esensi dan tujuan utamanya.
“Bantuan ini sejatinya untuk membantu masyarakat pada momentum Ramadan. Ketika penyalurannya justru terjadi setelah Idulfitri, maka tentu efektivitasnya menjadi berkurang,” ungkap Irfan.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya, di mana program yang diperuntukkan untuk meredam inflasi Ramadan mengalami keterlambatan dalam penyaluran.
Hal tersebut, lanjutnya, seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, kesiapan data penerima, maupun teknis distribusi di lapangan.
“Kami berharap ke depan, pemerintah daerah dapat memastikan program-program seperti ini berjalan tepat waktu. Jangan sampai tujuan untuk menekan inflasi dan membantu masyarakat di bulan Ramadan tidak tercapai karena persoalan distribusi,” tegasnya.
Irfan menambahkan, masukan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam mendorong tata kelola program yang lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan program bansos ke depan dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya pada momentum penting seperti bulan Ramadan.