Pelayanan Dukcapil Lombok Timur Dinilai Amburadul, Yayasan Gumi Gora Desak Evaluasi Sistem Online
LOMBOK TIMUR,11 Mei 2026,SkalaNTB Media.Com –
Ketua Yayasan Sosial Gumi Gora Kabupaten Lombok Timur, Usman, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur. Pelayanan publik di instansi tersebut dinilai "amburadul" dan justru menambah beban bagi masyarakat kecil yang ingin mengurus administrasi kependudukan.
Persoalan Birokrasi yang Berbelit Usman menyoroti fenomena di mana warga yang berniat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Identitas (KI) dipaksa melakukan mobilisasi yang tidak efisien. Alih-alih selesai di satu titik, masyarakat sering kali harus bolak-balik dari kantor kecamatan ke kantor Dukcapil Lombok Timur tanpa kepastian penyelesaian yang cepat.
"Sangat disayangkan, masyarakat kita hanya untuk mengurus KTP saja harus dibuat pusing dengan birokrasi yang bolak-balik. Ini jelas tidak efisien dan menyita waktu serta biaya bagi warga," ujar Usman dalam keterangan Saat di konfirmasi Tim Media.
Kendala Aplikasi BAKSO bagi Warga Desa Salah satu poin krusial yang dikritik adalah kewajiban penggunaan aplikasi BAKSO untuk pengurusan administrasi. Meski bertujuan untuk digitalisasi, Usman menilai kebijakan ini kurang mempertimbangkan realita sosial di lapangan, terutama bagi warga pedesaan.
Beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan antara lain:
Kesenjangan Teknologi: Masih banyak masyarakat yang belum memiliki perangkat smartphone (Android).
Keterbatasan Ekonomi: Warga yang memiliki ponsel sering kali terkendala kuota internet untuk mengunduh dan mengakses aplikasi.
Literasi Digital: Sistem online yang dianggap rumit bagi warga lanjut usia atau mereka yang tinggal di pelosok.
Desakan Evaluasi Total Yayasan Sosial Gumi Gora meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak menutup mata terhadap keluhan ini. Usman berharap ada solusi konkret agar pelayanan kembali bersifat humanis dan inklusif.
"Kami berharap pihak Dukcapil Lombok Timur memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat. Jangan sampai niat baik digitalisasi justru menjadi tembok penghalang bagi hak-hak sipil masyarakat," tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati atau pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan administrasi kependudukan agar masyarakat bisa mendapatkan haknya tanpa merasa dipersulit oleh aturan teknis yang kaku.
Laporan : MN Redaksi :SkalaNTB Media. Com