Bawa Rapor Merah NTB, Muhrim Rajasa dan L. Satria Wijaya Dijadwalkan Menghadap Wapres Gibran Rakabuming Raka
LOMBOK TIMUR, SekalaNTB Media – Tokoh muda sekaligus representasi suara rakyat NTB, Muhrim Rajasa, dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan penting dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta pada 4 April 2026 mendatang. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi langsung dari akar rumput serta menyodorkan sejumlah "rapor merah" terkait kondisi pembangunan di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur. Dalam kunjungan tersebut, Muhrim akan didampingi oleh L. Satria Wijaya, S.Kep., Ners. (Perwakilan SIGRAH Lombok Tengah) beserta sejumlah aktivis lainnya. Muhrim Rajasa menegaskan bahwa agenda ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan negara hadir di tengah persoalan rakyat. Terdapat tujuh poin krusial yang akan dipaparkan langsung di hadapan Wakil Presiden: 1. Transformasi Infrastruktur Pendidikan Mendesak percepatan rehabilitasi gedung bsekolah (SD, SMP, SMA) yang rusak di pelosok NTB demi menjamin kelayakan fasilitas belajar bagi generasi penerus bangsa. 2. Audit Anggaran Desa dan Jalan Pertanian Menyoroti infrastruktur pertanian yang masih carut-marut sehingga membebani petani. Muhrim menuntut evaluasi dan audit total terhadap penggunaan anggaran desa agar lebih fokus pada pembangunan jalan desa yang rusak parah. 3. Pemerataan Layanan Kesehatan Terpencil Meminta pemerintah memprioritaskan pembenahan Puskesmas di wilayah terisolir yang jauh dari jangkauan akses perkotaan. 4. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mendorong pemerintah mengevaluasi manajemen distribusi dan operasional dapur MBG agar lebih stabil dan tepat sasaran sesuai visi besar Presiden dan Wakil Presiden. 5. Kesejahteraan Tenaga Honorer dan Insentif Nakes Poin ini menjadi perhatian khusus. L. Satria Wijaya, S.Kep., Ners., yang turut hadir dalam rombongan, memberikan pernyataan tegas mengenai kondisi nakes di lapangan: "Kesejahteraan tenaga honorer, khususnya nakes dan guru, adalah fondasi pelayanan publik yang bermartabat. Kami meminta pemerintah memberikan perhatian nyata melalui kepastian status dan pemberian insentif nakes yang layak. Sebagai garda terdepan, hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama negara," tegas L. Satria Wijaya saat memberikan keterangan pada Kamis (26/03). 6. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pesisir Menekankan pentingnya bantuan alat tangkap modern bagi nelayan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. 7. Pengawasan Ketat Gas LPG dan Pupuk Subsidi Mendesak pengawasan ketat terhadap distributor dan pengecer guna mencegah kelangkaan serta permainan harga pada Gas LPG 3kg dan pupuk subsidi yang menjadi hak rakyat kecil. "Intinya adalah keadilan dan kemakmuran. Kami ingin memastikan pembangunan di NTB, baik di sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, sejalan dengan visi Indonesia Emas. Negara harus benar-benar hadir untuk rakyatnya," pungkas Muhrim Rajasa. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di daerah demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Indonesia Emas.