Menu Kering Yang Di Sajikan Dapur MBG Di Bulan Ramadhan Ramai jadi sorotan Publik

Lombok Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari warganet di media sosial Facebook yang ramai diperbincangkan dalam sejumlah memposting sajian menu MBG pada Senin (23/2) bulan Ramadhan, khususnya menu kering yang dinilai tidak sebanding dengan nilai gizi dan anggaran yang dialokasikan.

Sejumlah unggahan di Medsos netizen bahkan menyertakan foto menu kering dengan tagline bernada sindiran, seperti “bantu hitung harga menu” yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Warganet menilai, penyajian menu tersebut terkesan asal-asalan dan jauh dari semangat pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Akun Facebook @Pai_Sal menuliskan, “Menu MBG untuk 3 hari gimana ndak kaya yang punya dapur. Sebaiknya selama bulan Ramadhan di stop.” Sementara akun @Saling_Mengingatkan_ juga menyindir, “MBG Senin.. jangan bilang ada korupsi ya, ini sudah memenuhi standar gizi 4 sehat 5 sekarat. #MBG.” Akun @faiz juga menyoroti dengan cuitan, "Apakah ini nama makanan bergizi gratis,,, Yg menarik,, rotinya seharusnya full dimika tau"nya dipotong jga,, _Seperti kasus" korupsi, memotong anggaran masuk dalam kategori tindak pidana korupsi,, Namun klo di program MBG motong roti, apakah ini masuk dalam kategori korupsi...?"

Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur, Agamawan, mengingatkan seluruh SPPG agar lebih cermat dalam pendistribusian menu kering selama bulan Ramadhan. “Kami berharap pendistribusian MBG selama Ramadhan benar-benar memperhatikan jenis menu kering yang disalurkan,” ujarnya saat dikonfirmasi. Menurut Agamawan, sejumlah aspek krusial wajib menjadi perhatian SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku yang tahan lama dan tidak mudah rusak, hingga pemenuhan angka kecukupan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan distribusi serta pengendalian harga bahan dari pemasok juga harus dilakukan secara ketat. Ia juga menekankan pentingnya respons SPPG terhadap masukan dari penerima manfaat. Edukasi dan penjelasan dinilai perlu diberikan apabila terjadi ketidakpuasan terhadap menu yang diterima. “Ketika dalam pelaksanaan penyaluran menu penerima manfaat merasa sajian tidak sesuai dengan cost, maka pihak SPPG harus mampu memberikan penjelasan dan edukasi yang tepat,” pungkasnya.(Heri S)