MBG di Jerowaru Disorot, Kualitas dan Transparansi Gizi Dipertanyakan, Tutup Dapur MBG Kec.jerowaru

Jerowaru, 24 Februari 2026.

Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jerowaru menuai sorotan dari sejumlah pihak. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sebagai fondasi generasi emas bangsa itu dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan di tingkat lapangan.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Muhrim Raja, yang menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur penyedia MBG di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan, selama bulan puasa, makanan yang dibagikan kepada anak-anak diduga belum mencerminkan standar kualitas sebagaimana ketetapan anggaran Rp10.000 per anak yang telah ditetapkan negara.

Menurutnya, program strategis seperti MBG tidak boleh hanya sebatas pembagian makanan, tetapi harus terukur kandungan gizinya serta transparan dalam pengelolaannya.

“Kita mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat mulia. Namun kualitasnya harus benar-benar sesuai standar. Jangan sampai anggaran Rp10.000 per anak, tetapi makanan yang diterima tidak sebanding dengan nilai tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran ahli gizi dalam memastikan komposisi makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Transparansi kandungan gizi dinilai penting agar publik mengetahui bahwa makanan yang diberikan bukan sekadar mengenyangkan, melainkan benar-benar menunjang pertumbuhan dan kecerdasan.

Selain itu, ditemukan pula adanya makanan berupa roti warna-warni dan jajanan tertentu yang diduga mengandung zat aditif seperti pewarna buatan. Hal tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan keamanan konsumsi bagi anak-anak.

“Kita berbicara tentang masa depan generasi. Makanan yang dikonsumsi harus jelas kandungannya dan aman bagi kesehatan,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah dan pihak pelaksana untuk melakukan audit kualitas serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Jerowaru. Program ini, kata dia, harus memiliki target yang jelas dalam meningkatkan gizi dan kecerdasan anak.

Lebih lanjut, ia menilai anggaran negara harus benar-benar memberi dampak nyata. Apabila pelaksanaan tidak berjalan optimal, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah korektif, termasuk perbaikan sistem distribusi dan pengawasan.

Sorotan ini menjadi catatan penting agar implementasi MBG di tingkat kecamatan benar-benar selaras dengan tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi yang konstruktif diharapkan mampu memperkuat program, sehingga manfaatnya dirasakan secara langsung oleh anak-anak sebagai penerima utama.