Ketua PK KNPI kecamatan keruak kritisi limbah sampah dapur MBG yang mengotori ruang publik
Keruak- Rabu 10 Maret 2026. MaretPengelola Dapur MBG semestinya memahami dampak dari limbah yang tidak dikelola dengan baik. Setiap limbah yang dihasilkan akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu juga menabrak regulasi terkait kebersihan ruang publik sebagaiman juga ditegaskan dalam ketentuan hukum yang melarang tindakan mengotori jalan atau tempat umum. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan publik.
Lebih jauh lagi, dalam prinsip pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memperhatikan aspek pencegahan serta pengendalian dampak lingkungan.
Artinya, setiap pengelola fasilitas yang menghasilkan limbah wajib memastikan bahwa pengelolaan limbah tersebut tidak mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat.
Andi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan KNPI bukanlah bentuk penolakan terhadap program MBG maupun kegiatan dapur SPPG Montong Belae, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Kami tidak menolak programnya. Justru kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Karena kalau dibiarkan, persoalan kecil seperti ini bisa menjadi masalah lingkungan yang lebih besar di kemudian hari,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah merupakan isu serius yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di banyak daerah di Indonesia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, bahkan memicu berbagai masalah lain seperti banjir dan kerusakan ekosistem.
Oleh karena itu, menurutnya, pengelolaan limbah dapur seharusnya dilakukan dengan sistem yang lebih tertutup dan berada di area yang tidak langsung bersentuhan dengan ruang publik.
Pengurus kecamatan KNPI Keruak pun mendorong pihak pengelola dapur MBG SPPG Montong Belae untuk segera melakukan evaluasi terhadap lokasi bak sampah tersebut.
Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain memindahkan bak sampah ke area yang lebih tertutup, menyediakan sistem pengelolaan limbah yang lebih higienis, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun dinas terkait agar pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan standar lingkungan.
“Kalau memang dapur MBG menghasilkan limbah setiap hari, maka harus ada sistem pengelolaan yang jelas. Misalnya menggunakan tempat penampungan tertutup, pengangkutan rutin, atau pengolahan limbah organik. Jangan hanya membuat bak sampah di pinggir jalan,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah desa dan instansi terkait dapat turun langsung melakukan peninjauan terhadap lokasi tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, pengawasan dari pemerintah sangat penting agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola lingkungan yang baik. “Lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
Ketika ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mengingatkan,” kata Andi.
KNPI Keruak menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh organisasi kepemudaan. Harapannya, persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara pengelola dapur MBG, pemerintah desa, serta masyarakat sekitar.
Dengan demikian, program MBG dapat tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
“Program yang baik harus dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Jangan sampai tujuan mulia justru tercoreng karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” pungkasnya.