Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat Soroti Lambannya Respons Pemerintah Daerah atas Luapan Air Bedah Embung
Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat Soroti Lambannya Respons Pemerintah Daerah atas Luapan Air Bedah Embung
Jerowaru, 1 Januari 2026.
Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat, Irfan, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kekecewaan serius terhadap sikap Pemerintah Daerah yang dinilai belum menunjukkan kecepatan dan kesigapan dalam mencarikan solusi atas bencana alam meluapnya Air Bedah Embung yang melanda wilayah Kaliantan dan sekitarnya.
Luapan air tersebut telah menyebabkan puluhan rumah warga terendam hingga setinggi lutut orang dewasa, sementara ruas jalan utama daerah turut tergenang, mengakibatkan lumpuhnya akses transportasi dan aktivitas harian masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, namun juga mengguncang ketenangan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup warga.
“Warga saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidur tidak lagi nyenyak, rasa aman hilang, dan setiap hari dihantui kecemasan akibat permukiman yang terus tergenang,” ungkap Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat.
Ironisnya, lanjut Ketua Komunitas, informasi dan laporan kejadian ini telah diterima hingga ke jajaran Pemerintah Daerah, namun hingga kini langkah penanganan nyata di lapangan masih sangat minim dan belum mampu menjawab penderitaan masyarakat terdampak.
Hal senada disampaikan Nuruddin, tokoh masyarakat Kaliantan, yang menyatakan rasa sangat prihatin dan kecewa atas keterlambatan respons Pemerintah Daerah.
“Jangan sampai pemerintah baru hadir setelah masyarakat benar-benar tenggelam dalam penderitaan. Saat ini saja warga sudah tidak nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Permukiman tergenang, akses aktivitas terganggu bahkan lumpuh total, dan yang paling menyedihkan, lahan pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat telah hancur total,” tutur Nuruddin dengan nada pilu.
Komunitas Pelayan Masyarakat menegaskan bahwa bencana ini bukan persoalan sepele dan tidak boleh diperlakukan dengan sikap menunggu. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara secara cepat, nyata, dan bertanggung jawab.
Pemerintah Daerah diharapkan segera turun tangan dengan langkah konkret, penanganan darurat yang terukur, serta solusi jangka pendek dan jangka panjang, demi memulihkan rasa aman dan kehidupan masyarakat yang saat ini berada dalam kondisi terpuruk.
“Negara seharusnya hadir sebelum rakyat semakin tenggelam dalam penderitaan, bukan setelah semuanya terlambat,” tutup pernyataan tersebut.