Kesehatan April 23, 2026

Kekecewaan Memuncak, Tenaga Honorer Loteng Sebut Komitmen DPRD Soal Kenaikan Gaji dan Transisi PPPK Paruh Waktu Ke PPPK Penuh Waktu Hanya Isapan Jempol

Heri S.
Heri S.
Admin 2 min read
Kekecewaan Memuncak, Tenaga Honorer Loteng Sebut Komitmen DPRD Soal Kenaikan Gaji dan Transisi PPPK Paruh Waktu Ke PPPK Penuh Waktu Hanya Isapan Jempol
Kekecewaan Memuncak, Tenaga Honorer Loteng Sebut Komitmen DPRD Soal Kenaikan Gaji dan Transisi PPPK Paruh Waktu Ke PPPK Penuh Waktu Hanya Isapan Jempol

PRAYA,LOMBOK TENGAH,23/04/2026.SkalaNTB Media.Com-

Harapan besar yang sempat membumbung di kalangan tenaga honorer Kabupaten Lombok Tengah kini berubah menjadi gelombang kekecewaan. Komitmen yang sebelumnya disuarakan mengenai kenaikan kesejahteraan dan pengawalan transisi status PPPK dari Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dinilai jauh dari realita dan hanya menjadi komoditas janji semata.

Kritik tajam datang dari Wakil Ketua Umum Bangkit NTB,Lalu Satria Wijaya, S.Kep.Ners. Dirinya melontarkan kekecewaan mendalam atas lemah nya respons dan tidak adanya progres nyata dari pihak legislatif, khususnya Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, pasca pernyataan sikap pada 17 April lalu.

"Kami sangat menyayangkan sikap diam dan tidak adanya langkah konkret setelah pertemuan tersebut. Apa yang kami suarakan bersama Komisi IV tempo hari seolah hanya menjadi isapan jempol. Tenaga honorer khususnya Nakes butuh kepastian, bukan sekadar seremoni janji di depan media," tegas Lalu Satria Wijaya dengan nada kecewa, Kamis (23/04).

Realita yang Mengkhianati Harapan Pihak Bangkit NTB menilai ada ketidakseriusan dalam mengawal tiga poin krusial yang menjadi hak dasar para abdi negara:

Kenaikan Gaji yang Masih Ghaib: Belum ada tanda-tanda penyesuaian upah yang layak bagi tenaga honorer maupun PPPK paruh waktu dalam skema anggaran terbaru.

Transisi Status yang Jalan di Tempat: Proses peralihan menuju PPPK Penuh Waktu dianggap tidak memiliki road map yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pegawai teknis, nakes,.

Absennya Political Will: Komisi IV DPRD Loteng dinilai gagal menunjukkan taringnya dalam mendesak kebijakan anggaran yang pro-rakyat kecil dan pro-honorer.

Lalu Satria Wijaya menambahkan bahwa stabilitas ekonomi para pegawai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik di Lombok Tengah. "Jika kesejahteraan mereka diabaikan, maka jangan salahkan jika semangat pengabdian di lapangan ikut menurun. Kami di Bangkit NTB akan terus menagih janji ini sampai ada bukti hitam di atas putih terkait nasib rekan-rekan kita," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, ribuan tenaga honorer masih menunggu kejelasan dari pihak pemerintah daerah dan DPRD terkait tindak lanjut dari pertemuan 17 April tersebut. Jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, gelombang protes diprediksi akan terus mengalir sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap komitmen yang pernah diucapkan.

Laporan :Team Redaksi : SkalaNTB Media.Com

share Bagikan Artikel

WhatsApp Facebook Post
Link berhasil disalin!

Komentar (0)

Comments are coming soon...