Sarjan Andesbaya: Bupati Jangan Terlalu Cepat Menjanjikan Harga Tembakau Tanpa Melihat Kondisi Hulu-Hilir
LOMBOK TIMUR — Pemerhati komoditas tembakau, Sarjan Andesbaya, meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak terlalu cepat memberikan ekspektasi mengenai kepastian harga tembakau kepada petani sebelum melihat secara menyeluruh kondisi industri dari hulu hingga hilir.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarjan menyikapi pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan harga tembakau tetap memberikan keuntungan bagi petani.
Menurut Sarjan, persoalan harga tembakau tidak dapat dilihat hanya dari sisi petani sebagai produsen. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kondisi perusahaan, kapasitas serapan industri, stok tembakau tahun sebelumnya, kebutuhan bahan baku, kualitas produksi, hingga perkembangan industri rokok secara nasional.
«“Jangan terlalu cepat menjanjikan harga kepada petani sebelum data dan kondisi pasar benar-benar dibaca. Persoalan tembakau ini bukan hanya soal berapa harga yang kita inginkan, tetapi juga soal berapa kemampuan industri menyerap produksi petani,” ujar Sarjan.»
Ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh sebelum berbicara mengenai kepastian harga. Pemetaan tersebut antara lain mencakup luas tanam, estimasi produksi, kualitas tembakau, stok yang masih tersedia, kapasitas serapan perusahaan serta proyeksi kebutuhan bahan baku industri.
Menurutnya, pengalaman musim sebelumnya menunjukkan harga tembakau sangat dipengaruhi oleh kualitas daun dan kondisi pasar. Pada 2025, misalnya, sempat muncul pemberitaan mengenai perusahaan yang belum menetapkan harga pembelian tembakau ketika sebagian petani mulai memasuki masa panen.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyebut luas areal tembakau pada 2025 mencapai sekitar 25 ribu hektare. Produktivitas tembakau Virginia disebut berada di kisaran 2 ton per hektare, sedangkan tembakau rajang sekitar 1–1,5 ton per hektare.
Pemerintah daerah juga tengah mendorong hilirisasi agar Lombok Timur tidak hanya menjadi daerah pemasok bahan baku bagi industri di luar daerah.
“Kalau pemerintah ingin menjamin kesejahteraan petani, yang harus dibangun bukan sekadar janji harga. Yang harus dibangun adalah sistem tata niaga yang sehat, kepastian serapan, transparansi grading, perlindungan terhadap petani, serta penguatan industri hilir,” tegas Sarjan.
Sarjan juga mengingatkan bahwa kondisi produksi tembakau di lapangan dapat berubah setiap musim. Faktor cuaca, produktivitas, kualitas daun, biaya produksi hingga daya serap industri sangat menentukan posisi petani dan perusahaan.
Pada Mei 2026, sejumlah petani tembakau di Lombok Timur juga menghadapi ancaman gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
Karena itu, Sarjan meminta pemerintah mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari petani, perusahaan pembeli, asosiasi petani, akademisi hingga pelaku industri.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk menyusun data bersama mengenai proyeksi produksi, kualitas tembakau dan kebutuhan serapan industri sebelum pemerintah memberikan gambaran mengenai harga kepada petani.
«“Petani jangan hanya diberi harapan harga tinggi. Petani membutuhkan kepastian pasar. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika harga jatuh, tetapi sejak petani menentukan luas tanam sampai tembakau selesai dipasarkan,” pungkasnya.»
Sarjan menegaskan, keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang realistis dan berbasis data.
Dengan demikian, menurut dia, tidak terjadi kesenjangan antara ekspektasi harga di tingkat petani dengan kemampuan pasar dan industri dalam menyerap hasil produksi.
SkalaMedia.com — Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.