Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Divhumas Polri Gelar Diskusi di NTB
Lombok, 22 April 2026_Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) melalui Divisi Humas Polri, khususnya Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), menggelar kegiatan diskusi dalam rangka penguatan keterbukaan informasi publik di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Lombok Astoria pada Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri, sekaligus memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Diskusi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri yang diwakili oleh Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K. Turut hadir Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, jajaran pejabat utama Polda NTB, Kabid Humas Polda NTB, para Kasi Humas Polres se-NTB, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satuan kerja, serta personel Bidhumas Polda NTB.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Asanul Halik.
Dalam pemaparannya, Dr. H. Asanul Halik menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap badan publik secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran PPID dalam mengelola, mendokumentasikan, serta menyajikan informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan instrumen strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja institusi, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan. Ia juga memaparkan mekanisme pelayanan informasi publik, klasifikasi informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi (e-monev) sebagai alat ukur keterbukaan informasi badan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Humas Polri, khususnya di wilayah Polda NTB, dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan Polri yang presisi, transparan, dan akuntabel.