Muhrim Rajasa Semprot Kinerja Melempem BWS NT1: Infrastruktur Tak Terurus, Petani Menderita dan Rakyat NTB Jadi Langganan Banjir
LOTIM,NTB 07 April 2026 Skalantb.com Aktivis muda sekaligus tokoh penggerak aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) Asal Lombok Timur, Muhrim Rajasa, memberikan sorotan tajam dan kritik pedas terhadap kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 (NT1). Muhrim menilai lembaga di bawah naungan Kementerian PUPR tersebut gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur vital di wilayah NTB.
Pernyataan tegas ini disampaikan Muhrim saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Bapak Joko Widodo di Solo pada Jumat, 4 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Muhrim menitipkan 9 poin aspirasi rakyat NTB untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sorot Tajam Dampak Kelalaian BWS NT1 Muhrim menegaskan bahwa buruknya koordinasi dan pemeliharaan oleh BWS NT1 telah berdampak langsung pada penderitaan rakyat, terutama bagi para petani dan warga terdampak bencana tahunan.
"Kinerja BWS NT1 kami nilai sangat melempem. Infrastruktur yang menjadi kewenangan mereka, baik itu aliran sungai maupun irigasi primer, terlihat tidak terurus. Akibatnya jelas: rakyat NTB harus berlangganan banjir setiap tahun karena luapan sungai yang tak terkelola, sementara petani kita menderita gagal tanam karena irigasi primer yang rusak saat dibutuhkan," cetus Muhrim dengan nada tinggi.
Desak Menteri PUPR Lakukan Evaluasi Total Melalui berkas aspirasi yang diterima langsung oleh pihak Paspampres untuk ditindaklanjuti oleh Wapres Gibran, Muhrim meminta pemerintah pusat segera turun tangan. Ia mendesak Menteri PUPR untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran pimpinan dan teknis di BWS NT1 NTB.
"Jangan biarkan petani dan rakyat terus menjadi korban. Kami meminta Presiden dan Wapres bersikap tegas kepada Menteri PUPR agar mengevaluasi BWS NT1. Perbaikan harus dilakukan sekarang, jangan menunggu musim panas berakhir tanpa ada tindakan nyata di lapangan," tambahnya.
9 Poin Aspirasi untuk Indonesia Maju Selain masalah pengairan, Muhrim juga membawa sejumlah isu krusial lainnya dalam 9 poin aspirasi tersebut, di antaranya:
Pipanisasi Air Bersih: Khususnya di wilayah tandus seperti Sekaroh oleh BPPW NTB.
Kesehatan & Pendidikan: Pemerataan fasilitas kesehatan di daerah pesisir (Serewe, Ekas, dsb.) serta kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan honorer.
Infrastruktur Mandalika: Perbaikan jalan rusak di wilayah penyangga KEK Mandalika, termasuk wilayah Praya Timur, Jerowaru, dan Sakra Timur.
Stabilitas Harga: Penanganan kelangkaan Gas 3 Kg dan pengawasan harga pupuk subsidi di Lombok Timur.
Muhrim berharap, dengan disampaikannya dokumen ini di hadapan Bapak Joko Widodo— yang ia sebut sebagai tokoh ekonomi dunia sekaligus ayahanda dari Wapres Gibran—perubahan nyata di NTB dapat segera terwujud demi kesejahteraan masyarakat luas.
Penulis : man Redaksi :SkalaNTB Media