KPM Berharap Pengembangan Dermaga Telong Elong Menjadi Pelabuhan Strategis untuk Perkuat Konektivitas Lombok–Sumbawa

Lombok Timur, 12 Juli 2026 – Komunitas Pelayan Masyarakat (KPM) Berharap pengembangan Dermaga Telong Elong menjadi pelabuhan yang lebih representatif dan strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarpulau serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Nusa Tenggara Barat.

Ketua KPM, Irfan Muliadi, menyampaikan bahwa pengembangan Dermaga Telong Elong menjadi pelabuhan berskala lebih besar akan membuka peluang besar bagi kawasan selatan Lombok untuk berkembang sebagai simpul transportasi yang terintegrasi dengan Bandara Internasional Lombok (BIL) serta jaringan jalan strategis menuju berbagai wilayah di Pulau Lombok.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, mobilitas masyarakat, pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, perikanan, serta logistik. Di sisi lain, infrastruktur tersebut juga diyakini mampu menarik investasi dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah selatan.

KPM juga menilai bahwa apabila di masa mendatang pemerintah merealisasikan pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok–Pulau Sumbawa, maka koridor selatan dapat menjadi salah satu alternatif strategis yang layak dipertimbangkan. Dengan posisi geografis yang relatif lebih dekat menuju Pulau Sumbawa, jalur tersebut dinilai berpotensi memberikan efisiensi dari sisi konektivitas maupun pembangunan, tentunya setelah melalui kajian teknis, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, serta perencanaan yang komprehensif.

"Kami berharap Dermaga Telong Elong dapat berkembang menjadi pelabuhan strategis yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila terintegrasi dengan Bandara Internasional Lombok dan jaringan jalan strategis, kawasan selatan berpotensi menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, jika suatu saat pemerintah merealisasikan pembangunan jembatan penghubung Lombok–Sumbawa, koridor selatan patut menjadi salah satu alternatif yang dikaji secara mendalam," ujar Irfan Muliadi.

KPM menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif terhadap arah pembangunan infrastruktur jangka panjang di Nusa Tenggara Barat. Seluruh keputusan mengenai pengembangan pelabuhan maupun pembangunan infrastruktur strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan hasil kajian teknis, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, serta mekanisme perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui usulan tersebut, KPM berharap pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga mampu memperkuat konektivitas antarpulau, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan selatan Lombok.