KETUA KPM SOROTI SPAM TUTUK
Jerowaru, 12 Mei 2026_Ketua Komunitas Pelayan Masyarakat (KPM), Irfan Muliadi, menyoroti keras kondisi proyek SPAM Tutuk di wilayah selatan Desa Sekaroh yang hingga kini dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun proyek tersebut telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah.
Menurutnya, masyarakat di kawasan pesisir selatan Lombok Timur sampai hari ini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Warga bahkan terpaksa membeli air dengan harga Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per tangki demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar hadir memberikan solusi nyata untuk masyarakat. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya habis untuk pembangunan fisik dan seremoni peresmian, tetapi setelah itu proyek terbengkalai dan tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas Irfan Muliadi.
Ia menilai, kondisi SPAM Tutuk saat ini menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat pernah diberikan harapan besar, namun pada akhirnya kembali menghadapi kenyataan pahit akibat tidak optimalnya pengelolaan dan tindak lanjut proyek tersebut.
Lima tahun lalu, proyek pengadaan air bersih itu sempat diresmikan dengan penuh harapan. Menara air dibangun megah dan digadang-gadang menjadi solusi krisis air bersih bagi masyarakat selatan Sekaroh dan sekitarnya. Namun hingga hari ini, warga masih harus berjibaku dengan kekeringan dan mahalnya harga air.
“Kami tidak butuh proyek yang hanya bagus saat diresmikan untuk kebutuhan dokumentasi dan seremoni. Yang masyarakat butuhkan adalah air mengalir ke rumah-rumah mereka. Itu inti persoalannya,” ujarnya.
KPM juga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur agar segera memfasilitasi pengelolaan SPAM Tutuk oleh pemerintah ataupun PDAM supaya sistem tersebut dapat berfungsi maksimal dan benar-benar melayani kebutuhan masyarakat.
Menurut Irfan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terus-menerus menjadi beban berat bagi masyarakat kecil, terutama nelayan dan petani yang kondisi ekonominya terbatas.
“Jangan biarkan bangunan miliaran rupiah menjadi monumen kegagalan. Pemerintah harus hadir memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar berdampak untuk rakyat,” tutupnya.