Kabar Gembira bagi PPPK Loteng, Waketum Bangkit dan DPRD Janji Perjuangkan Status Penuh Waktu dan Kesejahteraan
PRAYA, LOMBOK TENGAH,17/04/2026 ,SkalaNTB Media –
Angin segar berembus bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lombok Tengah. Wakil Ketua Umum (Waketum) Bangkit bersama jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah secara resmi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu demi menjamin kesejahteraan para pegawai.
Langkah strategis ini diambil guna menjawab keresahan para tenaga honorer dan PPPK yang selama ini menanti kepastian status. Sinergi antara unsur organisasi kemasyarakatan dan legislatif ini diharapkan mampu mempercepat proses birokrasi yang selama ini dinilai masih memerlukan pengawalan ketat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani yg familiar disebut hamzan halilintar, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah poin aspirasi yang akan segera dibawa ke meja koordinasi tingkat daerah maupun pusat.
"Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan teman-teman PPPK. Fokus kami saat ini adalah memastikan transisi ke status Penuh Waktu berjalan mulus, sehingga hak-hak seperti gaji yang layak dan tunjangan kesejahteraan lainnya dapat diterima secara utuh," tegasnya dalam pertemuan koordinasi di Praya 16/04.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bangkit L.Satria Wijaya menekankan bahwa perjuangan ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi para pegawai yang selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di Lombok Tengah, mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan.
"Ini adalah kabar gembira yang harus kita kawal bersama. Kami di Bangkit akan berdiri di garis depan memastikan tidak ada satu pun hak pegawai yang terabaikan dalam proses peralihan status ini. Kesejahteraan mereka adalah prioritas pembangunan daerah," ungkapnya.
Perjuangan bersama ini mencakup beberapa agenda prioritas, di antaranya:
Optimalisasi Formasi: Mendorong penambahan kuota PPPK penuh waktu sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Advokasi Kebijakan: Mengawal regulasi turunan dari pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan dengan cepat di tingkat Kabupaten Lombok Tengah.
Jaminan Kesejahteraan: Memastikan struktur penggajian pasca-transisi memberikan dampak signifikan bagi ekonomi keluarga pegawai.
Dengan adanya dukungan kuat dari legislatif dan ormas ini, para PPPK di Lombok Tengah kini memiliki tumpuan harapan baru untuk mendapatkan kepastian karier yang lebih cerah di masa depan,Tutupnya.
Penulis :Man Redaksi :Skala NTB Media.