Ironi Daerah Wisata Dunia: Nakes Paruh Waktu Loteng Tuntut Upah Layak Rp1 Juta
PRAYA, LOMBOK TENGAH (18/04/2026)SkalaNTB Medua –
Ribuan Tenaga Kesehatan (Nakes) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyuarakan tuntutan keras terkait kesejahteraan mereka yang dinilai jauh dari kata layak. Di tengah kemegahan infrastruktur pariwisata kelas dunia yang dimiliki daerah, para pejuang kesehatan ini justru harus bertahan dengan honorarium sebesar Rp200.000 per bulan yang tertera dalam kontrak kerja mereka.
Kondisi ini memicu ancaman aksi mogok kerja massal jika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak segera memberikan solusi konkret atas tuntutan kenaikan upah minimal menjadi Rp1.000.000 per bulan.
Wakil Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, L. Satria Wijaya, menegaskan bahwa beban kerja dan kualifikasi pendidikan para nakes sama sekali tidak sebanding dengan upah yang diterima saat ini. "Hari ini kami sangat kecewa karena jawaban dari pemangku kebijakan masih 'melayang' dan tidak jelas. Jika tidak ada solusi nyata terkait kenaikan gaji, kami siap melakukan aksi mogok kerja," tegas Satria saat ditemui media, Minggu (18/4/2026).
Satria juga menyoroti kontradiksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah yang besar dari sektor strategis seperti bandara internasional, sirkuit balap, dan destinasi wisata premium, dengan minimnya alokasi untuk kesejahteraan nakes. Pengabdian Belasan Tahun yang Terabaikan Kekecewaan mendalam juga dirasakan oleh para nakes di tingkat puskesmas. DW, seorang nakes di Puskesmas Pringgarata yang telah mengabdi selama 15 tahun, merasa profesinya tidak dihargai. Ia mengenang bagaimana para honorer menjadi garda terdepan saat pandemi Covid-19 melanda, namun kini nasibnya justru terkatung-katung.
"Bayangkan, gaji Rp200 ribu sementara biaya untuk mengurus sertifikat profesi saja mencapai Rp9 juta. Tolong hargai profesionalisme dan pengabdian kami selama ini," ungkap DW dengan nada getir.
Respons Pemerintah Daerah Menanggapi tensi yang kian memanas, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr. Mamang Bagiansyah, berharap aksi mogok tidak terjadi agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Ia berjanji akan berupaya mencari solusi terbaik demi kesejahteraan para nakes. Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note, menyatakan bahwa besaran gaji saat ini masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta masih menunggu tuntasnya audit BPK.
Sementara itu, perwakilan Komisi IV DPRD Loteng, Wirman Hamzani, berkomitmen untuk segera membawa aspirasi dan keluh kesah para nakes ini ke pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian serius. Ribuan nakes kini menanti kepastian. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya bangga dengan status "Wisata Dunia", tetapi juga mampu memanusiakan para tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah tersebut.
Penulis : Man sumber : Opsi NTB Redaksi :SkalaNTB Media.