Hak Mahasiswa Kurang Mampu Disunat, KPK Didorong Usut Tuntas Skandal Pungli KIP di NTB
LOMBOK TIMUR (8 Mei 2026),SkalaNTB.Media.Com –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar NTB Kabupaten Lombok Timur Fauzi Taufik secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di sejumlah Perguruan Tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah ini diambil menyusul adanya temuan indikasi pemotongan dana bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi hak penuh mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Laskar NTB menilai tindakan oknum yang bermain dalam program ini telah mencederai rasa keadilan dan menghambat akses pendidikan nasional.
Ketua DPD Laskar NTB Lombok Timur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat anggaran Negara yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru dijadikan ladang keuntungan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Tujuan utama PIP atau KIP Kuliah adalah meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah. Jika dana tersebut dipotong atau dipungli oleh oknum di kampus, itu adalah kejahatan luar biasa. Kami mendesak KPK segera turun ke NTB dan mengusut tuntas temuan ini," tegasnya dalam keterangan tertulis.
Berdasarkan laporan yang diterima, dugaan pungli tersebut terjadi di beberapa perguruan tinggi di wilayah NTB dengan modus yang beragam. Laskar NTB DPD Lotim menekankan beberapa poin krusial:
Mendesak KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap aliran dana KIP Kuliah di NTB guna menemukan aktor intelektual di balik dugaan pungli tersebut.
Transparansi Kampus: Meminta pihak perguruan tinggi untuk kooperatif dan terbuka terkait mekanisme penyaluran dana bantuan kepada mahasiswa.
Pertanggungjawaban Hukum: Menuntut agar siapa pun oknum yang terlibat, tanpa pandang bulu, harus diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Perlindungan Mahasiswa: Menjamin agar mahasiswa yang bersuara atau menjadi korban tidak mendapatkan intimidasi dari pihak kampus.
"Negara mengeluarkan anggaran besar agar anak-anak kita bisa kuliah. Jangan sampai masa depan mereka dijegal oleh mentalitas koruptif oknum-oknum di lembaga pendidikan. Jika terbukti ada penyimpangan, mereka harus dihukum berat," pungkasnya.
Laskar NTB DPD Lotim berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan dana pendidikan di NTB bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Laporan :Tim Redaksi : SkalaNTB Media.Com