BUNTUT PENETAPAN TERSANGKA PEJABAT BGN, ALIANSI MASYARAKAT NTB DESAK EVALUASI TOTAL KAREG DAN KORWIL SPPI DI NTB

Mataram – Aliansi Masyarakat NTB mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul berkembangnya informasi mengenai proses hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Aliansi Masyarakat NTB menilai evaluasi tersebut penting dilakukan guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Aliansi Masyarakat NTB, HENDRAWAN SAPUTRA, S.H., menyatakan bahwa seluruh pihak yang memiliki fungsi pengawasan dan koordinasi harus diperiksa kinerjanya apabila terdapat dugaan permasalahan dalam tata kelola program.

"Kami mendesak adanya evaluasi total terhadap Kareg dan Korwil SPPI di NTB. Jika ditemukan adanya pembiaran, kelalaian pengawasan, atau keterlibatan dalam dugaan penyimpangan, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," tegas Hendrawan.

Menurut Aliansi Masyarakat NTB, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG dan memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Aliansi juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program di daerah apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

TUNTUTAN ALIANSI MASYARAKAT NTB:

1. Melakukan evaluasi total terhadap Kareg dan Korwil SPPI di NTB.
2. Melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di NTB.
3. Menelusuri dugaan pembiaran atau lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.
4. Menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
5. Membuka informasi kepada publik terkait pengelolaan dan pengawasan Program MBG.

Aliansi Masyarakat NTB menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan siap menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan data dan bukti yang mengarah pada adanya pelanggaran hukum.

Mataram, Juni 2026

ALIANSI MASYARAKAT NTB

Koordinator

HENDRAWAN SAPUTRA, S.H.