Buntut Ketidakpastian Pemda, Nakes Lombok Tengah Ancam Mogok Massal; L. Satria Wijaya Nyatakan Sikap Tegas
PRAYA, LOMBOK TENGAH 17 Aprril 2026,SkalaNTB Media–
Krisis kepercayaan antara Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Akibat tidak adanya jawaban pasti dan solusi konkret dari pemerintah terkait nasib mereka, ribuan Nakes di Lombok Tengah kini mengancam akan melakukan aksi mogok massal yang berisiko melumpuhkan layanan kesehatan daerah.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Wakil Ketua Umum Bangkit, L. Satria Wijaya, mengambil posisi tegas. Ia menyatakan bahwa organisasi Bangkit berdiri sepenuhnya di belakang para Nakes dan tidak akan membiarkan pemerintah terus-menerus memberikan janji kosong tanpa realisasi. Sikap Tegas L. Satria Wijaya Dalam pernyataan resminya, L. Satria Wijaya menegaskan bahwa waktu untuk berdiplomasi secara lunak sudah habis.
Ia menilai Pemda Loteng telah gagal menunjukkan keberpihakan pada pejuang kemanusiaan yang menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat. "Saya menyatakan dengan tegas, kami tidak akan lagi menoleransi sikap abai dari Pemda Lombok Tengah. Jika dalam hitungan hari ke depan tetap tidak ada kepastian tertulis mengenai kesejahteraan dan status para Nakes, maka mogok massal bukan lagi sekadar ancaman, melainkan sebuah keharusan demi harga diri dan hak para pekerja kesehatan!" ujar L. Satria Wijaya dengan nada tinggi.
Lebih lanjut, Satria menekankan bahwa keterlibatan Bangkit dalam isu ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi praktik "mengulur waktu" yang dilakukan oleh birokrasi. "Pemerintah jangan main-main. Nakes adalah nyawa dari pelayanan publik. Jika mereka dipaksa berhenti bekerja karena haknya dikebiri, maka Pemda harus bertanggung jawab penuh atas lumpuhnya pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Kami menuntut jawaban hari ini, bukan janji di tahun depan!" tambahnya.
Tuntutan Utama yang Dikawal: Kepastian Status Penuh Waktu: Realisasi segera transisi PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu bagi tenaga kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
Transparansi Anggaran: Kejelasan alokasi dana untuk,Gaji, insentif dan tunjangan yang selama ini dianggap menggantung.
Dokumen Resmi: Nakes menolak janji lisan dan menuntut pakta integritas atau keputusan bupati yang sah secara hukum.
Penaikan Upah Layak: Mendesak Pemda untuk segera menaikkan gaji Nakes yang saat ini masih berada di angka Rp200.000 ke standar yang manusiawi.
L. Satria Wijaya juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memahami bahwa aksi ini adalah langkah terakhir yang diambil karena jalur komunikasi formal telah buntu. Ia mendesak Bupati Lombok Tengah untuk segera turun tangan secara langsung sebelum eskalasi kekecewaan Nakes meledak menjadi aksi nyata di lapangan. "Sikap kami jelas: Berikan hak mereka, atau biarkan sistem kesehatan ini berhenti sampai pemerintah sadar betapa berharganya keringat para Nakes kita," pungkas Satria
Penulis :Man Redaksi :SkalaNTB Media.