Arif Rahman Gandeng Pemuda Pancasila NTB: Proteksi Hak Adat Guna Dongkrak Produktivitas Petani dan Nelayan

MATARAM, NTB Kamis 11 Mei 2026,SkalaNTB Media Com–

Langkah strategis demi mengamankan kedaulatan pangan dan memperkuat hak-hak masyarakat lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus digulirkan. Anggota DPR RI Fraksi NasDem Komisi IV sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Arif Rahman, menggelar dialog intensif bersama Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) NTB yang dipimpin langsung oleh Ketua MPW PP NTB, Eddy Sophiaan, S.T.

​Pertemuan yang berlangsung di Kota Mataram ini dihadiri oleh jajaran pengurus pleno MPW PP NTB dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Agenda utama dialog tidak hanya membedah urgensi akselerasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di parlemen, tetapi juga mengupas tuntas cetak biru penguatan tiga sektor vital yang menjadi denyut nadi ekonomi rakyat Bumi Gora: pertanian, kehutanan, dan perikanan.

​Arif Rahman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menegaskan, kekayaan sumber daya alam NTB yang luar biasa wajib diproteksi oleh regulasi negara yang berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, produktivitas sektor agraria dan maritim tidak akan pernah mencapai titik optimal jika para pelakunya masih dihantui konflik lahan dan ketidakpastian hukum.

​"Kekayaan alam NTB hanya akan membawa kemaslahatan nyata jika negara hadir melalui regulasi yang membela petani, nelayan, dan masyarakat adat sebagai garda terdepan penjaga ekosistem. Perlindungan hak adat adalah kunci utama untuk mendongkrak produktivitas, karena memberikan kepastian ruang hidup dan ruang kerja bagi rakyat," tegas Arif Rahman.

​Dalam forum tersebut, Arif Rahman menguraikan peta jalan intervensi kebijakan dan anggaran yang akan dikawal di Komisi IV DPR RI, yang mengintegrasikan pengakuan hak adat dengan peningkatan output ekonomi: ​Pertanian & Ketahanan Pangan: Menjadikan NTB sebagai lumbung pangan Indonesia Timur dengan mengatasi fluktuasi harga dan minimnya irigasi teknis. Komisi IV berkomitmen mengawal anggaran sarana produksi (saprodi) dan hilirisasi—seperti memastikan jagung diolah menjadi pakan ternak di dalam daerah, bukan diekspor sebagai bahan mentah. Payung hukum RUU Masyarakat Adat diandalkan untuk mencegah alih fungsi lahan komunal secara eksploitatif sekaligus menjamin hak petani penggarap.

​Kehutanan & Keadilan Agraria: Menjadikan RUU Masyarakat Adat sebagai jembatan hukum (win-win solution) untuk memperjelas batas wilayah adat dan kawasan hutan negara. Arif mendorong perluasan skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan agar masyarakat sekitar kawasan dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari hasil hutan tanpa merusak kelestarian alam lingkungan.

​Maritim & Perikanan Budidaya: Mengoptimalkan potensi laut NTB (tuna, cakalang, udang, dan rumput laut) dengan mendorong alokasi anggaran infrastruktur pesisir seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) modern, pabrik es, dan cold storage guna memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak. Sisi regulasi adat pesisir (awig-awig) juga harus diakui negara guna memproteksi ekosistem laut dari penangkapan ikan yang destruktif.

​Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan, S.T., menyatakan kesiapan seluruh kadernya hingga tingkat basis di desa-desa untuk menjadi jembatan hidup bagi aspirasi masyarakat. Pemuda Pancasila NTB berkomitmen penuh mengawal distribusi program penstimulus pertanian dan perikanan agar tepat sasaran dan terbebas dari hambatan birokrasi. ​"Kader Pemuda Pancasila di lapangan adalah mereka yang paling paham kondisi riil petani dan nelayan. Kami mendukung penuh perjuangan Bung Arif Rahman di Badan Legislasi DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Ketika hak adat mereka diakui dan dilindungi, secara otomatis motivasi dan produktivitas kerja di sektor pertanian, hutan, dan laut akan meningkat pesat," ujar Eddy Sophiaan.

​Menutup pertemuan tersebut, Arif Rahman berjanji akan mengonversikan seluruh aspirasi dan data lapangan yang dihimpun dari NTB ke dalam agenda rapat kerja formal di Komisi IV maupun dalam harmonisasi draf undang-undang di Badan Legislasi DPR RI. Ia menekankan bahwa gerakan Restorasi Indonesia yang diusung Fraksi NasDem harus dimulai dengan memuliakan masyarakat dari tingkat desa.

​Arif Rahman Adalah Anggota DPR RI Fraksi NasDem Komisi IV periode 2024-2029 yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Di samping mengemban amanah di parlemen dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, ia juga aktif menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila.

​MPW PP NTB Adalah Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (MPW PP NTB), di bawah kepemimpinan Eddy Sophiaan, S.T., aktif bergerak dalam pengawalan isu-isu kebangsaan, reformasi agraria, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui jaringan struktural yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Laporan : Tim ​Sumber : Humas MPW PP NTB Redaksi : SkalaNTB Media.Com